Selesai warta berita radio pukul 7 pagi tanggal 1 Oktober 1965, dibacakan suatu pengumuman khusus, antara lain, bahwa seluruh kekuasaan dalam wilayah Republik Indonesia telah dialihkan kepada suatu Dewan Revolusi dan kabinet dinyatakan berada dalam status “demosioner”. Segera pemimpin Angkatan Darat mengumumkan bahwa Jakarta berada dalam keadaan darurat perang. Dan, Partai Komunis Indonesia dinyatakan sebagai dalang peristiwa tersebut yang selanjutnya dikenakan tindakan pembubaran.
Presiden Soekarno sadar sepenuhnya bahwa keseimbangan yang rapuh yang menjadi sandaran dari kekuatan dan kekuasaannya berada dalam bahaya yang besar sebagai akibat dari peristiwa itu. Tidak terelakkan, segi tiga penyeimbang politik Indonesia – Soekarno, PKI dan Angakatan Darat – rubuh karenanya, diikuti oleh runtuhnya regim Demokrasi Terpimpin. Tak terhitung lagi berapa besar harga yang telah dibayarkan untuk pergeseran kekuasaan yang terjadi menjelang akhir tahun 60-an itu. Yang pasti, kegoncangan yang ditimbulkan oleh mala petaka politik itu jauh melampaui gejolak mana pun yang pernah terjadi dalam sejarah Republik. Di lain pihak, peristiwa yang menyejarah itu kemudian menjadi bahan perbincangan yang seolah tak berkesudahan, dan, masih harus direnungi maknanya.