KETIKA KH Abdunahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri (Megawati) dilantik masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Rl periode 1999-2004, sisa-sisa persoalan warisan pemerintahan Soeharto sebelumnya dan Pemerintahan Habibie sesudahnya, belum semua tertangani. Ditambah sejumlah persoalan baru yang semula seolah-olah sudah selesai, agenda persoalan terlihat semakin rumit dan banyak, seperti kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pemulihan ekonomi, disintegrasi bangsa, lemahnya hukum, dan hak asasi manusia (HAM). Semua itu ibarat "benang kusut", dan untuk memecahkannya, harus diurai satu per satu.
Menjelang 100 hari pemerintahan Gus Dur tangga 7 Februari 2000-angka versi penetapan mahasiswa dihitung dari pelantikan Kabinet Persatuan Nasional tanggal 28 Oktober 1999-berbagai pihak mencoba membuat analisis. Apakah yang kira-kira akan terjadi kemudian? Apakah ada yang salah dan keluar dari agenda reformasi?
Tujuh tokoh dalam buku ini mencoba mengevaluasi masa pemerintahan Gus Dur dari berbagai segi sesuai inklinasi, perhatian dan keahlian mereka, meliputi bidang, politik, ekonomi, pertahanan-keamanan, hukum dan kelautan. Mungkinkah pemerintahan baru ini dapat menjadi tonggak Masa Depan Indonesia Baru, yang terbuka yang menghargai harkat-martabat manusia, transparan, adil, dan sejahtera?