Gereja Katolik menetapkan bahwa sebelum perkawinan dirayakan haruslah pasti bahwa tak satu hal pun menghalangi perayaannya yang sah dan cicit (Kan. 1066). Dengan ketentuan itu, Gereja memberikan norma umum dan dasar bahwa penanggung jawab utama Komunitas Diosesan (Ordinaris wilayah dan para Pastor Paroki) harus melakukan penyelidikan yang cermat agar perkawinan umatnya dapat dilangsungkan secara sah dan halal. Salah satu syarat demi sahnya sebuah perkawinan Katolik adalah status liber dan tidak adanya halangan nikah yang bersifat menggagalkan pada kedua pihak.
Buku ini membahas tentang halangan-halangan nikah sebagaimana diatur dalam Kan. 1073-1094. Buku yang merupakan revisi edisi sebelumnya ini dimaksudkan pertama-tama sebagai buku studi bagi para calon imam, namun juga bisa dimanfaatkan oleh para petugas pastoral (Pastor Paroki, Katekis) dan umat pada umumnya. Buku ini dilengkapi dengan beberapa lampiran, sebagian berupa contoh-contoh formulir yang kiranya berguna bagi para pemuka umat dalam memohonkan izin atau dispensasi kepada Ordinaris Wilayah.

Bab tentang halangan nikah dalam Kitab Hukum kanonik mencerminkan perpaduan serasi antara penghargaan tinggi Gereja terhadap perkawinan dan kelembutan pastoral serta kemanusiaannya. Yang patut diperhatikan ialah sikap Gereja yang jauh dari sektarianisme primordialistis (sikap menangnya sendiri dan cenderung memaksakan pandangan yang khas kepada orang lain), melainkan mengedepankan nilai-nilai inklusif (masuk akal dan pada dasarnya terbuka bagi penalaran akal sehat). Hendaknya juga diperhatikan bahwa pemahaman halangan nikah tak hanya berguna bagi petugas pastoral untuk membantu umat memasuki jenjang perkawinannya, melainkan juga untuk memecahkan kasus-kasus perkawinan.