Salah satu syarat demokrasi adalah adanya pertanggungjawaban (accountability) pihak yang diberi mandat (pemerintah) kepada pihak pemberi mandat (rakyat). Tetapi selama pemerintahan Orde Baru,
"Accountability pemerintah kepada rakyat masih lemah. Posisi eksekutif yang terlampau kuat dan kurang efektifnya mekanisme kerja MPR dan DPR merupakan faktor pendorong lemahnya accountabilify tersebut."
Demikian diungkapkan Prof. Miriam Budiardjo dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Kehormatan di kampus Universitas Indonesia pada akhir Desember 1997. Pemberdayaan lembaga-lembaga politik agar pemerintah menjadi accountable dan tidak bertindak sewenang-wenang merupakan salah satu isu yang sejak lama dibincangkan oleh Prof. Miriam dalam kariernya sebagai ahli ilmu politik.
Dikenal sebagai sarjana pertama ilmu politik Indonesia, Prof. Miriam merupakan peletak fondasi pengembangan ilmu politik modern Indonesia yang hingga kini masih aktif di bidang politik secara akademis maupun organisatoris. Dalam buku ini terekam pemikiran politik beliau mengenai sistem pemilu, ketatanegaraan, kinerja lembaga negara, dan hak asasi manusia.
Penerbitan buku ini digagas oleh sekelompok mantan murid Prof. Miriam untuk memperingati hari ulang tahun beliau yang ke-75. Sebuah tanda terima kasih atas sumbangsih besar beliau dalam perkembangan ilmu politik modern di Indonesia.