Boleh jadi tidak ada satupun orang yang pernah berpikir bahwa runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru yang dramatis itu – yang diiringi dengan huru-hara yang menelan banyak sekali korban jiwa dan harta benda – akan langsung membawa Indonesia kepada kehidupan demokratis yang aman dan damai. Tetapi mungkin tidak ada juga orang yang menduga bahwa proses transisi menuju demokrasi itu akan memakan waktu begitu lama, dan juga diiringi dengan huru-hara, konflik fisik serta tarik-menarik antar kelompok kepentingan orang yang berbeda-beda. Sekalipun proses transisi semacam itu pasti terjadi di manapun di dunia ini, namun tingkat kesulitannya berbeda-beda, dan proses di Indonesia termasuk yang sulit dan lama karena berbagai sebab.
Buku "Supremasi sipil, Pelembagaan Politik Dan Integrasi Nasional" ini menyajikan uraian tentang berbagai sebab tersendatnya proses transisi dengan memusatkan perhatian kepada tiga hal pokok, yakni sulitnya membentuk pemerintahan sipil yang kuat, pelembagaan sistem politik baru hasil reformasi yang sangat lambat, serta ancaman disintegrasi dari daerah yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia. Uraian buku ini didasarkan pada hasil studi di empat propinsi yang memiliki kasus permasalahan yang berbeda-beda. Kasus empat propinsi yang disajikan di sini menjadi ilustrasi penting untuk memahami persoalan transisi politik nasional pada umumnya.