Bila hendak mendekati definisinya, yaitu pemerintahan (kratos) oleh rakyat (demos), demokrasi harus berhasil meyingkirkan kekuasaan segelintir orang super-kaya yang sejak Aristoteles disebut ‘oligarki’. Dalam demokrasi elektoral yang juga dipraktikkan di Indonesia 15 Tahun ini, demos direduksi menjadi voters yang dikendalikan para oligark yang ingin mempertahankan atau menambah aset-aset privat mereka. Akibatnya, demokrasi justru memberi fasilitas pertumbuhan kekuatan-kekuatan predatoris mereka sehingga sampai hari ini, meski pemerintahan kita disebut demokratis, ia tidak pernah lepas dari moncong oligarki.
Demokrasi kita yang dikendalikan oligarki itu berskandal. Mengapa? Pertama, alih-alih mengokohkan solidaritas, demokrasi kita membiarkan ekspansi pasar yang justru merusak solidaritas. Kedua, alih-alih melindungi pluralitas, demokrasi kita malah membiarkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan ekstrem religius yang mengancam pluralitas. Ketiga, alih-alih menyediakan kesetaraan kondisi-kondisi, demokrasi kita justru menghasilkan kondisi-kondisi ketidaksetaraan. Penulis berpendirian bahwa skandal-skandal demokrasi kita tidak dapat diatasi dengan menghentikan demokratisasi, melainkan dengan memperdalamnya dengan ‘demokrasi deliberatif’ untuk menghasilkan hukum-hukum legitim yang memperluas kesetaraan dan akhirnya juga dapat membatasi pertumbuhan oligarki.