Dalam melihat perkembangan dan keberadaan aspek hukum dalam permasalahan perburuhan, sama sekali tidak dapat lepas dari kerangka kerja analisis makro (luas), sebab perbincangan tentang hukum, dalam konteks politik tidak lebih dari pemikiran tentang keberadaan negara dan model penggunaan kekuasaan di dalamnya. Hukum sama sekali tidak dapat dipandang sebagai suatu “nilai” yang berdiri sendiri, dan memiliki otonomi atas dirinya, hukum yang dikendalikan oleh negara berada dalam kontroversi (pertentangan) antara pemahaman alat penegakan keadilan yang netral bagi kepentingan rakyat dan hukum sebagai alat legitimasi kepentingan yang berkuasa, kedua kontroversi itu telah terwujud dalam pandangan tentang negara hukum dan politik, serta aspek pembangunan ekonomi di dalamnya. “Konsep politik dan ekonomi yang menjadi paradigma (kerangka pemikiran) pembangunan supra struktur dan infra struktur negara, di mana pengaturan politik perburuhan diwarnai semangat penataan struktur politik menurut pembagian masyarakat secara fungsional, golongan buruh diposisikan sebagai “bahan bakar” lokomotif negara dalam proses produksi dan secara politik dijadikan massa pengamanan bangunan industrialisasi.
Buku ini memberikan ‘inspirasional moments’ bagi pergerakan rakyat pekerja Indonesia, kaum marhaen buruh dan marhaen tani Indonesia, karena Munir tahu persis bahwa, penindasan yang dialami oleh rakyat pekerja Indonesia itu bahkan menghancurkan mimpi yang wajar saja bagi ras manusia: kehendak untuk tahu. Benar belaka: buku, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan murah, kini semakin menjadi sesuatu yang nyaris tak terjangkau oleh rakyat pekerja itu. Rakyat pekerja yang perkasa, yang hidup dalam kepungan kaum kafir neo kolonialisme-imperialisme. Karya diutamakan untuk dibaca marhaen buruh dan tani, para akademisi, mahasiswa, praktisi. Buku ini hadir sebagai respon untuk menumbuh kembangkan benih perjuangan yang telah almarhum semai semasa hidupnya.