Sistem pemerintahan yang otoriter cenderung membingungkan rakyat. Hal ini disengaja oleh penyelenggara negara agar rakyat sulit menemukan dasar hukum untuk mengontrol tindakan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah terhindar dari tanggung jawab atas tindakan pemerintahannya. Rakyat yang bingung mudah dibohongi sehingga mudah diperlakukan tidak sama di hadapan hukum. Praktek diperlakukan tidak sama di hadapan hukum.
Praktek pemerintahan Orde Baru yang patrimonial otoriter tidak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, melainkan berdasarkan UU yang menyimpang dari pasal-pasal UUD 1945. Solusinya: membangun sistem pemerintahan dan tata negara baru, mewujudkan idea-idea demokrasi universal yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945, dan menerapkan Trias Politica.