Problem pendirian gereja sudah lama menjadi duri dalam daging hubungan antarumat beragama di Indonesia. Berbagai rezim pemerintahan berganti, aturan pun direvisi, namun persoalan ini tidak pernah selesai. Yang mengkhawatirkan adalah ketegangan sosial yang kerap ditimbulkannya, bahkan menjadi kekerasan. Setelah era Reformasi, upaya baik pemerintah lewat peraturan Bersama Menteri (2006) dan pendirian Forum Kerukunan Umat Beragama, juga tetap belum dapat menyelesaikan persoalan ini. Ada banyak faktor lain yang perlu ditelisik lebih teliti.
Tim peneliti dari Yayasan Paramadina bekerjasama dengan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM) dan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) berusaha mengkaji persoalan itu lewat penelitian tentang problematika pendirian gereja di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan bertujuan melihat faktor-faktor yang berperan baik dalam menginisiasi maupun menyelesaikan konflik terkait rumah ibadah.
Walaupun kajian ini baru merupakan analisis pendahuluan, dan sampelnya terbatas, namun beberapa kesimpulan yang ditarik dapat menjadi pelajaran berharga bagi perjuangan menegakkan “pluralisme kewargaan”. Selain aspek regulasi negara yang memang masih bermasalah, penelitian ini juga menemukan bahwa resistensi terhadap gereja lebih banyak disebabkan kurangnya komunikasi, provokasi, maupun intimidasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Ini mengisyaratkan pentingnya dibangun inisiatif warga guna membangun jalinan persahabatan dan saling menegosiasikan perbedaan sehingga mereka dapat mengembangkan aturan main yang memberi kemaslahatan bersama bagi setiap kelompok.