GEREJA KATOLIK dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia Kitab Hukum Kanonik (KHK) atau Codex Iuris Canonici, merupakan salah satu buku penting yang memuat berbagai peraturan kehidupan Gereja Katolik. Bahasa yang digunakan dalam buku hukum ini bersifat legal-formal dan padat. Untung raja, isi KHK selalu diperbaharui mengikuti perkembangan bahasa dan kebutuhan dari zaman ke zaman. Tidak hanya ditujukan untuk kalangan tertentu dalam Gereja (eksklusif), namun meluas kepada kebutuhan umat pada umumnya (inklusif). Salah satunya adalah hal mengurus harta kekayaan Gereja. Menurut keyakinan Katolik, harta kekayaan Gereja (treasury of the Church) terdiri dari jasa-jasa Yesus Kristus dan umat beriman, termasuk para kudus, yang setia kepada-Nya, sehingga harta kekayaan Gereja tidak hanya termuat dalam kekayaan material semata, tetapi juga kekayaan rohani. Keduanya diwujudnyatakan dalam harta (benda) fisik, yang tentunya digunakan demi karya pelayanan dan amal-kasih Gereja itu sendiri. Namun, pelaksanaannya tetap berada di bawah pengawasan otoritas hukum sipil yang berlaku di suatu negara (kan. 1259). Salah satunya adalah hukum perdata di Indonesia, yang mengatur dan mengawasi hak kepemilikan setiap individu atau lembaga resmi di suatu negara. Gereja pun tunduk dalam hal ini. Tindakan ini merupakan sikap hormat, jujur, dan terbuka Gereja terhadap instansi negara beserta hukumnya dalam hal kepemilikan harta kekayaan. Buku ini merupakan sebuah rangkuman yang baik, lengkap, dan jelas tentang pengaturan harta kekayaan Gereja dalam sistem hukum perdata Indonesia. Umat Katolik juga turut dibantu dalam memahami persoalan seputar harta kekayaan Gereja secara umum. Buku ini hendaknya memandu para pembacanya untuk mendalami realisasi peran Gereja di tengah dunia, khususnya dalam ketaatan kepada hukum yang berlaku.