Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sempat membawa angin segar untuk penghapusan diskriminasi rasial di Indonesia. Khususnya dalam hal penghapusan penggunaan SBKRI bagi etnis Tionghoa. Undang-undang ini menganut asas non diskriminatif atau asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
Namun keluhan etnis Tionghoa di seluruh Indonesia tetap terjadi. Banyak dari antara mereka yang tetap terang-terangan dimintai SBKRI oleh birokrat saat mengurus surat-surat terutama yang berkait dengan identitas mereka seperti passpor, akta lahir, akta perkawinan, aplikasi kredit dari bank, kepemilikan tanah, akta kematian dan sebagainya. Oleh karena itu kami menganggap penting untuk membuat penelitian mengenai praktek birokrasi berkaitan dengan penerapan SBKRI selaras dengan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang dijamin dalam negara hukum (rechtsstaat).