Ajaran Dua Kerajaan (ADK) Luther berbicara tentang kekuasaan rohani dan kekuasaan duniawi yang sama-sama diciptakan oleh Allah demi ketenteraman dunia. Kedua kekuasaan itu harus terpisah, karena kekuasaan rohani dipimpin oleh injil, sedangkan kekuasaan duniawi dipimpin oleh pedang. Pada akhirnya, ADK Luther berbicara lebih luas tentang hubungan gereja dengan negara. Setelah usai Perang Dunia (PD) II, ADK Luther mendapat reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan karena pada satu pihak, ADK Luther dianggap memiliki keterkaitan dengan kekejaman Jerman pada masa PD II. Gereja Lutheran dituduh telah membiarkan Nazi bertindak semena-mena, dengan alasan gereja tidak boleh mencampuri urusan negara. Namun pada pihak lain, mereka yang membela ADK Luther berpendapat, bahwa sikap gereja tersebut diakibatkan oleh adanya penafsiran yang salah terhadap ADK Luther. Di sinilah kita berhadapan dengan masalah konteksutalisasi dan aktualisasi teologi.
Tulisan ini meneliti sejauh mana ADK Luther, sebagai pemikiran politis-teologis Martin Luther dapat relevan di Indonesia. Apakah gereja-gereja Lutheran di Indonesia mendasarkan pemahaman atau kebijakan mereka dalam hubungan antara gereja dengan negara kepada ADK Luther? Dalam sejarah gereja di Indonesia, hubungan agama dengan negara di Indonesia telah diatur oleh UUD 1945 dan Pancasila, yang ingin menyatukan kedua kekuasaan itu. Hal itu juga terjadi seiring keikutsertaan orang-orang Kristen (gereja) sejak perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga masa kini, tatkala marak terjadi penutupan gereja dan pelaksanaan syariah Islam di daerah-daerah tertentu.
Untuk meneliti hal-hal tersebut, penulis mengambil tiga tipe gereja sebagai contoh (HKBP, HKI, dan GKPI) dari antara 12 gereja di Indonesia yang menjadi anggota Lutheran World Federation (LWF). Di samping itu juga di uraikan latar belakang historis ADK Luther, analisis dogmatis dan etis ADK Luther, dan pengenalan gereja Lutheran di Indonesia terhadap Lutheranisme serta kesetiaan gereja dalam panggilannya di tengah masyarakat dan negara.