Untuk itu sangat disarankan kepada pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali dan menghentikan tindakan diskriminatif atas kebijakan negara yang selama ini hanya melayani hak-hak sipil lima agama. Termasuk di dalamnya pemerintah sudah saatnya menyadari bahwa pemerintah (Kantor Catatan Sipil) berkewajiban mencatatkan perkawinan pasangan beda agama dengan tidak mencampuradukkan sahnya perkawinan dalam perspektif agama.