Krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1998 melahirkan berbagai pergerakan, terutama di kalangan mahasiswa yang menuntut adanya reformasi total dengan mengusung ide demokratisasi. Agenda ini terkait pula dengan upaya mereduksi peran militer dalam tanggung jawab sosial dan politik yang terjadi di era sebelumnya. Upaya tersebut dijalankan dengan (paling tidak) menghilangkan sama sekali dan mengembalikan TNI ke dalam fungsinya (repositioning) di bidang pertahanan keamanan sehingga tidak ikut campur di dalam fungsi sosial politik. Namun prakteknya tidak lah mudah mereduksi peran TNI dalam bidang sosial politik, karenanya reposisi TNI tidak dapat dilakukan secara drastis. Hal ini juga terkait dengan kesiapan mental TNI untuk dapat kembali ke posisi semula sebagai "tentara profesional".
Dalam rangka membangun profesionalisme, tidak hanya dibutuhkan semangat dan kemauan tapi juga dukungan politik. Sebab kenyataannya di satu sisi TNI dituntut untuk meningkatkan profesionalismenya, namun di sisi lain biaya operasional, persenjataan maupun kesejahteraan prajurit masih jauh dari harapan. Buku ini akan mencoba mengurai persoalan profesionalisme TNI, khususnya profesionalisme TNI pasca reformasi.
Secara umum, buku ini menggambarkan apa saja yang sebetulnya terjadi di lingkungan ketentaraan, perluasan pemangku kepentingan (stake holder) dalam upaya profesionalisasi tentara dan pemahaman kesatriyaan di lingkungan tentara.